Idnnewspublish.com, Lampung — Promovendus Yulia Neta resmi menyandang gelar doktor usai melaksanakan sidang ujian terbuka promosi doktor yang berlangsung di gedung Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) pada, Rabu (09/07/2025).
Sidang dibuka Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN., Eng., yang bertindak sebagai Ketua Penguji. Serta sejumlah penguji, antara lain Penguji Eksternal Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum., Penguji Internal Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., Dr. Budiyono, S.H., M.H., dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
Selain itu, turut dihadiri Dekan FH Dr. M. Fakih, S.H., M.S., Promotor Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., dan Ko Promotor Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H
Doktor Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H., dinyatakan lulus gelar doktor, menjadi lulusan ke-33 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unila usai mempresentasikan disertasi berjudul “Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Demokrasi Pancasila”.
Dalam penelitiannya, Yulia Neta membahas mengenai konsep Community Governance sebagai tata kelola berbasis komunitas.
Ditemukan bahwa pembentukan peraturan desa tidak menempatkan pada posisi yang otonom dan masih cenderung hanya sekadar satuan administratif pemerintahan yang menjadi bagian dari rencana daerah, bukan sekadar entitas lokal belaka.
Selanjutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dan memiliki arti penting sebagai pembentukan peraturan desa dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan desa yang baik, memperkuat demokrasi desa dan memperkuat legitimasi desa.
Pada kesempatan yang sama Rektor Unila dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada promovendus karena telah menempuh capaian akademik program doktor.
“Hal ini menjadi bukti dedikasi, kerja keras, semangat intelektual yang patut menjadi teladan dan menjadi tonggak kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menghasilkan SDM unggul,” paparnya.
Penelitian yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui arti penting pembentukan peraturan desa yang partisipatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. (*)
