Idnnewspublish.com, Bandar Lampung –- Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Rakyat se-Provinsi Lampung resmi digelar di Gedung Pokdar Mitra Kamtibmas, Jalan Bumi Manti II, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada, Sabtu (05/07/2025)
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi Gerakan Rakyat dalam meneguhkan eksistensinya di tengah masyarakat dan dalam membangun sinergi lintas sektor di Bumi Ruwa Jurai.
Dalam sambutannya Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kadis Kominfotik Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya Musda. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat telah menjalankan mekanisme organisasi secara baik dan sehat.
“Musda ini menandakan bahwa organisasi ini menggeliat dan mematuhi mekanisme internalnya. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, kolaborasi menjadi hal yang sangat penting. Baik itu antar pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, hingga komunitas masyarakat. Ini semua bagian dari upaya kita mewujudkan visi bersama: Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ganjar.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan secara konstruktif.
Sementara itu, Ketua DPW Gerakan Rakyat Provinsi Lampung, Benny Byansyah Herman, S.E., menyatakan rasa syukurnya atas terselenggaranya Musda yang dihadiri perwakilan dari 15 kabupaten/kota se-Lampung.
“Alhamdulillah, semangat kawan-kawan dari berbagai daerah begitu luar biasa. Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Pemprov, khususnya Gubernur Lampung yang diwakili oleh Pak Ganjar. Kami yakin Gerakan Rakyat harus bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan masukan yang konstruktif,” jelas Benny.
Ia menegaskan bahwa Gerakan Rakyat berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis namun suportif dalam pembangunan daerah, demi kesejahteraan masyarakat Lampung.
Musda kali ini menjadi simbol semangat kolektif untuk memperkuat kebersamaan, kemandirian, serta peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (Wi)
